Program 100 Smart City

Gerakan menuju 100 Smart City merupakan program bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, Bappenas dan Kantor Staf Kepresidenan. Gerakan tersebut bertujuan membimbing Kabupaten/Kota dalam menyusun Masterplan Smart City agar bisa lebih memaksimalkan pemanfaatan teknologi, baik dalam meningkatkan pelayanan masyarakat maupun mengakselerasikan potensi yang ada di masing-masing daerah.

Smart city diharapkan dapat membantu solusi kendala perkotaan dan memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat yakni peningkatan kualitas hidup seperti efisiensi dan efektifitas alokasi sumber daya daerah, mengurangi kesenjangan dalam masyarakat, pengurangan kongesti bagi pengguna jalan, transparansi dan partisipasi publik, transportasi publik, transaksi non tunai, manajemen limbah, mengurangi polusi dan emisi gas buang, energi, keamanan, data dan informasi.

Program 100 Smart City tentu saja ada evaluasinya, dan juga memilih yang patut di jadikan benchmark di masing-masing kategori sebagai berikut.

Ini merupakan inspirasi bagi wilayah lain agar berubah memaksimalkan penggunaan internet sebagai smart city. Dengan adanya reward & recognition ini mempercepat banyak wilayah mengikuti perubahan menjadi smart city.

Mengapa Denpasar dikasih highlight ? Karena saat itu kami sedang menjalankan program Denpasar modern broadband city

sumber

Membangun infrastruktur dan mempertanggungjawabkannya

Membangun dan Menjual dalam Satu Paket Manajemen

Denpasar, Desember 2017. Workshop validasi usulan projek pembangunan melibatkan unit pemasaran (Consumer Marketing) dan WITEL-WITEL sehingga besaran yang akan dibangun, kapan waktunya dan lokasi yang akan dibangun menjadi komitmen bersama antara pembangunan fiber optik dengan pemasarannya.  OSM Marketing dan OSM Deployment, duduk bersama untuk menselaraskan kegiatannya sehingga sinkron.

Mandalika, Jan 2019. Untuk membangun dan memasarkan di tahun 2019.

Labuhanbajo, Desember 2019. Untuk membangun dan memasarkan di tahun 2020.

Dashboard Miura, digunakan untuk memantau utilisasi infrastruktur akses hasil pembangunan, sehingga setiap saat bisa dimunculkan occuppany yang masih rendah agar dapat ditindaklanjuti dengan pemasaran. Unit pembangunan tidak hanya membangun, namun juga memikirkan bagaimana menjualnya. Unit pemasaran juga tidak hanya memasarkan, namun juga memikirkan kapan membangunnya.  Kami semua menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam pekerjaan di atas standar yang dituntut pada jabatannya dan mengajak rekan kerja untuk melakukan hal yang sama secara bersama-sama.

Sistem Rekonsiliasi Pembangunan Infrastruktur

Semula penggunaan capex untuk pembangunan direkonsiliasikan hanya dengan unit pembangunan. Pekerjaan memeriksa volume, kualitas, kategori order, dan waktu sepenuhnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh unit pembangunan. Padahal ini terkait dengan kualitas layanan yang dirasakan oleh pelanggan dan berhubungan dengan nilai pekerjaan yang harus dibayarkan kepada mitra. Mulai awal tahun 2019, Unit Pembangunan melakukan evaluasi untuk memperbaiki bisnis proses yang berdampak pada value perusahaan ini.

Ketika validasi semakin dipandang perlu lebih dalam, dan volume semakin besar, serta tingkat kompleksitas semakin tinggi, maka unit pembangunan akan semakin repot. Beberapa wewenang seperti pengukuran pelanggan baru, pengenalan perilaku pelanggan dan kategorisasi pelanggan tidak menjadi tugas pokok dan fungi dari unit pembangunan. 

Memasuki tahun 2020, unit-unit yang terkait, unit pemakai hasil pembangunan mulai dilibatkan dalam sistem rekonsiliasi hasil pembangunan infrastruktur. Contoh dalam proses pasang baru. Unit ROC bertugas memeriksa kualitas dan kelengkapan aktivasi layanan pasang baru, Customer Care memeriksa apakah pelanggan pernah aktif. Consumer Marketing memeriksa apakah segmen pelanggan PSB sudah lurus, dan PED memeriksa apakah terjadi double tagih.  Melakukan proses rekonsiliasi pembangunan infrastruktur dengan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi unit-unit yang telah ditetapkan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan secara keseluruhan. 

Ketika proses yang baru diterapkan, terlihat bahwa beberap hasil pembangunan dalam pasang baru ternyata belum memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan, beberapa ternyata salah kategori penagihan dan ada juga yang double tagih. Kesalahan ini mungkin telah terjadi sebelumnya. Sistem rekonsiliasi yang baru telah menjadi koreksi terhadap tugas yang sudah dilakukan sebelumya, dengan ditemukannya kelemahan dan berusaha memperbaiki kelemahannya dengan menggunakan sistem rekonsiliasi yang baru.