Saya mengikuti kasus penyegelan perangkat telekomunikasi di Kota Mojokerto dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, saya memahami kewenangan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan dan menjaga tertib administrasi. Namun di sisi lain, saya juga merasakan langsung bagaimana satu keputusan administratif dapat berdampak besar pada layanan publik yang kini sudah menjadi kebutuhan dasar: internet.
Peristiwa penyegelan Optical Distribution Cabinet (ODC) milik sejumlah penyelenggara layanan internet, termasuk Telkom, bukan sekadar isu lokal Mojokerto. Ia adalah cermin persoalan yang lebih besar: bagaimana kita memandang infrastruktur digital—apakah semata sebagai objek fiskal daerah, atau sebagai critical infrastructure yang harus dijaga keberlanjutannya.
Ketika Segel Menghentikan Layanan
Sejak 2 Desember 2025, Pemerintah Kota Mojokerto melalui Satpol PP melakukan penyegelan terhadap perangkat jaringan telekomunikasi yang berada di ruang milik jalan (rumija). Alasan yang dikemukakan adalah belum dipenuhinya kewajiban perizinan dan pembayaran sewa rumija yang dikategorikan sebagai Barang Milik Daerah. (ref)
Konsekuensinya langsung terasa. Layanan internet di sejumlah wilayah kota mati selama beberapa hari. Sekolah, fasilitas umum, dan masyarakat terdampak. Beberapa penyedia layanan akhirnya membayar kewajiban yang ditetapkan pemerintah daerah. Salah satu provider disebut membayar lima ratusan juta, sementara Telkom menyelesaikan pembayaran dengan nilai lebih dari sepuluh miliar sebelum segel dibuka (ref). Dan hingga awal Januari 2026, masih terdapat provider yang menghadapi penyegelan dan sebagian layanan internet belum sepenuhnya pulih.
Di titik ini, saya bertanya: apakah mekanisme penegakan kebijakan fiskal memang harus ditempuh dengan cara memutus layanan publik yang dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat?
Respons Pemerintah Pusat dan Alarm yang Patut Didengar
Kasus ini akhirnya menarik perhatian pemerintah pusat. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menyampaikan pernyataan yang menurut saya sangat relevan (16/1, ref):
“Ketika terjadi perbedaan persepsi terkait aturan maupun kewenangan pengelolaan aset, penyelesaiannya seharusnya dilakukan melalui dialog dan koordinasi, bukan dengan memutus layanan yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.”
Pernyataan ini seharusnya menjadi alarm bagi kita semua. Infrastruktur digital hari ini bukan lagi pelengkap, melainkan tulang punggung pendidikan, ekonomi, layanan publik, dan bahkan stabilitas sosial.
Akar Masalahnya: Tafsir atas Sewa Barang Milik Daerah
Menurut saya, inti persoalan Mojokerto mungkin bukan pada niat pemerintah daerah, melainkan pada cara menafsirkan regulasi. Banyak pemerintah daerah mendasarkan kebijakan sewa infrastruktur telekomunikasi pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 128 ayat (1) memang menyatakan bahwa objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan daerah, termasuk penyewaan tanah dan bangunan. Namun, ketentuan ini sering dibaca secara parsial.
Padahal, Pasal 128 ayat (2) dengan tegas memberikan pengecualian:
“Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.”
Penjelasan pasal ini bahkan secara eksplisit menyebut contoh pemancangan tiang listrik atau telepon serta penanaman atau pembentangan kabel listrik atau telepon di tepi jalan umum.
Bagi saya, ini adalah pesan penting dari pembentuk undang-undang: tidak semua pemanfaatan ruang milik daerah layak diperlakukan sebagai objek sewa untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah, terutama bila tidak mengubah fungsi tanah dan digunakan untuk layanan utilitas publik.
Lalu, Bagaimana dengan ODC?
ODC adalah Optical Distribution Cabinet, sebuah kotak yang umumnya ditempatkan di pinggir jalan untuk mengatur distribusi kabel optik.
Pertanyaan yang sering muncul—dan saya sendiri sering mendengarnya—adalah apakah ODC termasuk kategori yang dikecualikan tersebut. Apakah ia bagian dari jaringan telekomunikasi sebagaimana tiang dan kabel, atau justru dianggap bangunan yang wajib sewa lahannya?
Keraguan ini semakin besar setelah terbitnya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang mencabut UU No. 28 Tahun 2009. Di sisi lain, undang-undang baru ini tidak secara eksplisit mengulang pengecualian yang sebelumnya diatur.
Provinisi Lampung (melalui Perda Lampung no 4/2024) di pasal 99 (gambar di atas) menyikapi perbedaan ini dengan sangat bijaksana. Tetap memberlakukan Peraturan Pelaksanaan dari UU no 28/2009 sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU no 1/2022.
Akibatnya, muncul ruang tafsir yang berbeda-beda di tingkat daerah. Dan seperti yang kita lihat di Mojokerto, perbedaan tafsir ini berujung pada kebijakan pemerintah setempat yang berdampak langsung pada masyarakat.
Kepastian yang Sebenarnya Sudah Ada
Yang sering luput disadari, menurut saya, adalah bahwa kepastian hukum sebenarnya sudah diberikan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024. Regulasi ini mengatur secara rinci mekanisme sewa Barang Milik Daerah.
Pasal 117 dan 118 menegaskan bahwa besaran sewa harus didasarkan pada nilai wajar hasil penilaian oleh penilai independen. Lebih jauh lagi, Pasal 128b mengatur faktor penyesuai sewa untuk infrastruktur telekomunikasi dan informatika sebesar 4% sampai 16%. Yang paling penting, jika objek sewa berupa tanah dan tidak tersedia sarana atau jalur jaringan utilitas terpadu (SJUT), faktor penyesuai tersebut ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
Artinya kalaupun di Mojokerto akan diterapkan sewa lahan ODC, karena belum ada SJUT maka faktor penyesuai sewanya adalah 0%, alias masih gratis. SJUT itu seperti apa sih ? Bisa dilihat di web ini.
Bagi saya, ketentuan ini adalah titik temu antara kepentingan daerah dan kepentingan publik. Negara tetap hadir mengatur, daerah tetap memiliki kewenangan, tetapi layanan publik digital tidak dikorbankan.
Penutup: Belajar dari Mojokerto
Kasus Mojokerto seharusnya menjadi bahan refleksi bersama, bukan sekadar polemik siapa benar dan siapa salah. Kita perlu bergeser dari pendekatan koersif menuju pendekatan kolaboratif dalam mengelola infrastruktur digital.
Saya sepakat dengan pernyataan pak Nezar Patria bahwa infrastruktur digital adalah critical infrastructure. Ia tidak bisa diputus begitu saja karena satu sengketa administratif. Jika transformasi digital benar-benar ingin kita jadikan fondasi daya saing bangsa, maka kebijakan fiskal daerah, kepastian hukum, dan kepentingan publik harus ditempatkan dalam satu tarikan napas.
Mojokerto memberi kita pelajaran mahal. Tinggal pilihan kita, mau belajar untuk mentaati peraturan yang ada —atau mengulang kesalahan yang sama di daerah lain.
Terimakasih dan mohon maaf,
Surabaya, 16 Januari 2026
Sinung Wibowo
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
